Cagar Budaya Sumatera Selatan banyak yang dirusak untuk kepentingan pembangunan seperti Pasar Cinde dan Pembangunan Galery di Bukit Siguntang. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Untuk menghentikan laju kerusakan Cagar Budaya tersebut perlu adanya pemhaman eiditic atau pemahaman yang menyeluruh terhadap cagar budaya di Sumatera Selatan, selain itu perlu adanya partisipasi masyarakat Sumatera Selatan untuk menghentikan kegiatan pembangunan di Bukit Siguntang dan Pasar Cinde melalui gerakan masyarakat dalam bentuk class action.
Demikian kesimpulan dalam seminar bertajuk “Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya melalui Instrumen Hukum” yang diselenggarakan Al-Jam’iatul Wasliyah bekerjasama dengan FKIP Universitas Sriwijaya dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr. Agus Aris Munandar (Guru Besar Universitas Indonesia), Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH, (Guru Besar Universitas Indonesia), Dr. Farida R. Wargadalem (Dosen FKIP Universitas Sriwijaya), Yunita, SH, MH (Kejaksaan Propinsi Sumatera Selatan) mewakili Dr. Reda Manthovani, SH., LLM. Seminar sehari yang dipandu Dr. Tarech Rasyid, M.Si dihadiri akademisi, mahasiswa, pelajar, seniman, dan aktivis LSM.
Menurut Agus Aris Munandar, kerusakan cagar budaya itu disebabkan tidak tahu atau tidak adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap benda-benda cagar budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan lain lain. Karena itu perlu adanya pemahaman eiditic atau pemahaman yang menyeluruh terhadap cagar budaya. “Pemahaman menyeluruh inilah yang dapat menyelematkan cagar budaya,” tegasnya.
Kerusakan cagar budaya tersebut, menurut Anna Erliyana, adalah bentuk pelanggaran hukum. Sebab, benda cagar budaya seperti Pasar Cinde yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Walikota Palembang Nomor 179a/KPTS/DISBUD/2017. “Pengerusakan pasar Cinde jelas perbuatan melawan hukum. Karena itu harus ada upaya untuk menghentikannya, “ ujar Guru Besar Universitas Indonesia ini.
Hal senada disampaikan oleh Yunita yang mengantikan Reda Mantovani, asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel. Yunita mengatakan bahwa banyak istrumen-instrumen hukum yang dapat digunakan untuk para pelaku pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran terhadap undang-undang cagar budaya. Agar masyarakat dan pemerintah menyadari betapa pentingnya melestarikan dan melindungi hal-hal yang berkaiattan dengan cagar budaya perlu adanya kesadran masyarakat untuk mencegahnya. “Harus ada tindakan class action yang dilakukan oleh masyarakat,” tegasnya.
Di lain sisi, Farida R. Wargadalem mengatakan bahwa Bukit Siguntang merupakan warisan budaya sejak zaman Sriwijaya yang masih tersisa. Karena itu, Bukit Siguntang itu memiliki nilai-nilai sejarah yang sangat tinggi.
Manipulasi di Bukit Siguntang
Di areal bukit Siguntang, menurut Agus Aris Munandar, banyak bangunan yang sifatnya maniputalif seperti adanya air mancur, adanya pemakaman-pemakaman, dan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peradaban yang ada di dalam Bukit Siguntang itu sendiri. “Bangunan-bangunan yang manipulatif itu akan menurunkan nilai-nilai yang kaya di dalam Bukit Siguntang tersebut,” kata Guru Besar bidang Arkeologi Universitas Indonesia.
Perubahan-perubahan yang bersifat manipulatif atau dibuat-buat tersebut, baik Anna Erliyana maupun Yunita, sepakat bahwa perlu adanya kajian yang lebih dalam mengenai adanya indikasi pelanggaran terhadap undang-undang cagar budaya, terutama yang berkaitan dengan tindakan yang sengaja merusak cagar budaya. Tetapi, “ untuk pasar Cinde jelas sudah terlihat adanya perusakan, ini mencerminkan adanya tindakan melanggar hukum. Padahal, mereka mengetahui bahwa pasar cinde sudah ditetapkan melalui SK walikota Palembang sebagai bangunan cagar budaya. Berbeda dengan bangunan yang berada di situs bukit siguntang,” urai Anna, dosen Ahli Acara Peradilan Tata Usaha Negara Universitas Indonesia.
Tiga Rekomendasi
Seminar yang berlangsung dengan suasana yang sedikit panas itu ditutup oleh pemandu Seminar, Tarech Rasyid, dengan membacakan tiga rekomendasi dari kegiatan seminar setengah hari ini. Ketiga rekomendasi tersebut, yaitu; (1) Perlu menumbuhkan pemahaman yang lebih luas atau pemahaman eiditic terhadap cagar budaya (CB) baik di kalangan masyarakat, khususnya pemerintah yang dinilai sebagai pelaku pelanggaran UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya; (2) Masyarakat Sumsel perlu membentuk gerakan yang terdiri dari kaum muda seperti mahasiswa, pemuda dan pelajar untuk melukakan class action terhadap pelaku pengerusakan; (3) menghentikan tindakan yang bersifat merusak cagar budaya, termasuk tindakan yang memanipulasi bangunan-bangunan baru di wilayah Bukit Siguntang.
Wallahu a’lam
(Visited 65 times, 1 visits today)
Perlu Adanya Gerakan Class Action terhadap Perusak Cagar Budaya